Majalah Mahkamah Agung Pesan Kepada (Calon) Hakim : DIsiplin

Edisi

Edisi XXXV/No.8/2024

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

105 hlm., 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 IND m

Majalah Komisi Yudisial Refleksi 15 Tahun Penegakan KEPPH

Edisi

Edisi Pertama 2024

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

60 hlm., 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 IND m

Majalah Mahkamah Agung Regulasi Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sudah saatny…

Majalah Mahkamah Agung Edisi XXXIV/NO.7/2024 Regulasi Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sudah saatnya Direvisi.

Profil Anak Kabupaten Bone Tahun 2023

Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone membuat terobosan dengan menyusun Profil Anak Kabupaten Bone Tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan gambaran, situasi dan kondisi anak secara vaktual (eksisting) dan menjadi rujukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menyusun anggaran dan program berkaitan dengan anak di Kabupaten Bone.

Majalah Mahakamah Agung MA di Mata KLHK : Green Supreme Court

Edisi

Edisi XXXIII/No.6/2023

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

102 hlm., 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.5 IND m

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Bahan pelatihan administrasi keuangan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan negara sehingga bisa menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan manajemen pemerintah khususnya di bidang administrasi keuangan.

Himpunan Peraturan Kepegawaian Tentang Syarat-syarat Pengangkatan Pegawai Neg…

Penyusunan peeraturan kepegawaian ini dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian.

Himpunan Peraturan Kepegawaian Tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Pejabat Negar…

Dipergunakan untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan untuk mempermudah bagi para pejabat dan pelaksana yang menangani langsung pekerjaan di bidang kepegawaian.

Laporan Tahunan 2016

Laporan Tahunan ini merupakan rekam jejak sekaligus wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selama Tahun 2016 yang meliputi kebijakan umum peradilan, struktur organisasi dan tupoksi, keadaan perkara, pengawasan internal serta pembinaan dan pengelolaan sebagaimana telah dirumuskan dalam Program Kerja Tahun 2016.

Pembakuan Formulir Ketatusahaan di Lingkungan Departemen Agama

Berisi tentang Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1986